Senin, 17 April 2017 12:18:26 WIB Dilihat : 188 kali

Kemitraan antara UIN Sunan Kalijaga dengan masyarakat di kawasan Gunung Merapi sudah berlangsung cukup lama. Demikian juga Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga. Banyak kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di kawasan Lerang Gunung Merapi. Diantaranya melalui program KKN, Saintek Mengajar, Bakti sosial, tanggap bencana dan sebagainya.

Dalam rangka menemukan format hubungan kemitraan yang ideal, saling memberi manfaat yang optimal, Fakultas Sains dan Teknologi menyelenggarakan Seminar dan Diskusi Pengembangan Kemitraan Perguruan Tinggi dengan Kawasan Merapi, bertempat di Ruang Teatrikal kampus setempat, Rabu, 12 / 4 / 2017. Hadir sebagai narasumber dalam forum ini : Dr. Murtono, M.Si., (Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Kalijaga, Joko Supriyadi, M.Si. (Dosen Fakultas Kehutanan UGM), Jarot Wahyudi, MA. (Centre for Higher Education Management), Dr. Soehada (LP2M UIN Sunan Kalijaga), Tomon Haryo Wirosobo (Kepala Desa Wonokerto, Turi).

Dr. Murtono dalam paparannya antara lain menyampaikan, kemitraan dengan masyarakat kawasan lereng merapi yang sudah berlangsung lama perlu dikembangkan formatnya agar bisa meningkatkan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Program program bisa diperluas tidak hanya dalam hal pengabdian masyarakat, tetapi juga meningkatkan porsi kemitraan ke arah pengajaran dan penelitian. Contoh-contoh program perluasan kemitraan; penelitian bidang geofisika dan antropologi yang selama ini belum tersentuh, program pendampingan industri kecil, pengembangan pariwisata, pendirian pusat-pusat studi di kawasan lereng merapi, penyelamatan mata air, pelatihan-pelatihan pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Perluasan kemitraan akan lebih berhasil bila dilakukan sinergi para dosen antar berbagai perguruan tinggi di Yogyakarta.

Jarot Wahyudi menyampaikan, dewasa ini lahir model baru kemitraan antara pemerintah daerah, masyarakat dan perguruan tinggi. Dengan dasar hukum UU no 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, PMA No. 55 Tahun 2014 tentang penelitian dan pengabdian masyarakat, SK Dirjen Pendis No. 4834 tentang pengabdian masyarakan di lingkup perguruan tinggi keagamaan Islam. Ketiga peraturan ini dirasa lebih menguntungkan dan lebih mengadvokasi masyarakat.

Menurut Jarot Wahyudi, kalau tidak memahami isi ketiga peraturan di atas, cita-cita menjadi World Class University akan menjadikan UIN Sunan Kalijaga terjebak dalam fragmatisme. PT tidak link and match dengan dunia usaha, dunia industri, tidak engaged dan akan menjadi menara gading. Melalui 3 peraturan di atas perguruan tinggi dikembalikan pada misi utamanya.

Yang terjadi saat ini, fungsi Lembaga Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi hanya terpusat pada sisi pengajaran dan penelitian. Agar seimbang perlu penguatan kebijakan bidang pengabdian masyarakat. Sehingga fungsi perguruan tinggi akan lebih memberikan kontribusi bagi kemajuan masyarakat luas di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan sesuai amanat UUD’45.

Hal yang ironis juga yang perlu dikritisi, hanya 1% anggaran PT untuk pengabdian, sisanya lebih banyak untuk rapat-rapat, seminar, perjalanan dinas dan belanja barang. Dengan anggaran yang sekecil itu, pengabdian masyarakat hanya bisa dilakukan seperti pada umumnya. Tidak akan mampu memprogramkan kemitraan yang dipahami lebih terbuka. Seperti misalnya mengamalkan dan mebudayakan ilmu dan teknologi sesuai bidang keilmuannya untuk membangun masyarakat secara nyata.

Oleh karena, perguruan tinggi hendaknya meningkatkan anggaran tidak hanya untuk penelitian tetapi juga pengabdian masyarakat. Hasil-hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dipakai sebagai pengkayaan sumber belajar. Penelitian dan pengabdian dijadikan dasar dalam memberikan materi perkuliahan. Jadi pembelajaran tidak teoritis. Jadi keduabelah pihak (masyarakat dan perguruan tinggi saling mendapat manfaat)

Perlu dipahami bersama bahwa, perguruan tinggi berperan aktif menjalin kerjasama kemitraan. Pemerintah daerah mendayagunakan perguruan tinggi sebagai pusat penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Regulasi baru, kebijakan Pemerintah diturunkan ke kementerian, bahwa kemitraan dijabarkan dalam program-program yang linier dengan bidang kajian dan penelitian dosen, jadi terintegrasi dengan riset, dianggarkan secara proporsional, terencana dengan baik, SDM terlatih, centifield dengan quality ansurance. Sehingga berpeluang untuk dosen dan mahasiswa lebih berkembang, demikian papar Jarod Wahyudi.

Dr. Soehada menambahkan, Paradigma baru kemitraan : -Comunity Development Empowerment (emansipasi, liberasi, pembebasan terhadap segala bentuk kekuasaan dan penguasaan, memupus negarasentris, mengikis kekuasaan-kekuasan kecil kepanjangan dari negara dan penyalahgunaan kekuasaan). –Comunity Engagement (menyatukan penelitian dan pengabdian masyarakat menghasilkan program-program yang bisa menjadi problem solving terhadap permasalahan masyarakat. Masyarakan bukan obyek, tetapi teman berkolaborasi, berkomitmen untuk berkontribusi dan berpartisipasi, terbuka, kredibel, saling mendapat manfaat).

Maka sebutan bukan lagi desa binaan, tetapi desa mitra, bersama – sama mengatasi permasalahan lingkungan, sosial, kesenjangan ekonomi, tata kelola air, sampah, tanggap bencana dan sebagainya. Pengembangan kemitraan bersifat mengangkat dan menyuburkan keafiran lokal dan spiritualitas masyarakat desa untuk membangun jiwa khalifah agar program-program pembangunan masyarakat yang dilaksanakan tidak menyisakan dampak negatif bagi kemanusiaan dan kelestarian alam.

Kepala Desa Wonokerto berharap, kemitraan yang sudah lama terjalin, ke depan program-program kemitraan lebih inovatif. Bisa membawa masyarakat desa lereng merapi keluar dari pakem. Memberdayakan masyarakat dan alam pedesaan lereng Merapi agar semakin maju dan semakin meningkat kesejahteraannya (Weni Hidayati-Humas Saintek).

Berita Terkait

Berita Terpopuler

Arsip Pengumuman
Arsip Berita
Arsip Agenda
Arsip Kolom